| |
C © updated 30052008 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
 |
|
| |
► e-ti/thc |
|
| |
Nama:
Prof. Dr.Ing. Dr. Sc.h.c. Bacharuddin Jusuf Habibie
Lahir:
Pare-Pare, 25 Juni 1936
Agama:
Islam
Jabatan :
Presiden RI Ketiga (1998-1999)
Pendiri dan Ketua Dewan Pembina The
Habibie Center
Istri:
dr. Hasri Ainun Habibie (Menikah 12 Mei 1962)
|
|
| |
|
|
|
|
| BERITA |
|
|
 |
BJ Habibie
Pilih Pemimpin yang Berkarya Nyata
Jakarta, Kompas 30 Mei 2008- Pilihlah pemimpin yang benar-benar mampu,
jangan yang hanya banyak omong, populer, banyak muncul di koran dan
televisi, tetapi pilihlah yang benar-benar mempunyai karya nyata.
Mantan Presiden BJ Habibie menyampaikan hal itu dalam pidatonya di Ruang
Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam rangka memperingati
Sepuluh Tahun Reformasi dan Seratus Tahun Kebangkitan Nasional, Kamis
(29/5). Pernyataan Habibie itu langsung disambut dengan riuh tepuk
tangan.
Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita yang memimpin acara tersebut menyebut
Habibie sebagai bapak reformasi. Habibie juga adalah pemimpin serba bisa,
menguasai teknologi, ekonomi, dan juga politik.
Dalam pidato yang berdurasi sekitar dua jam itu, Habibie menunjukkan
secara rinci berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi Indonesia.
Meski demikian, dia juga menawarkan sejumlah solusi konkret, bukan
solusi normatif.
”Angka kemiskinan masih tinggi, angka pengangguran masih tinggi,
investasi juga masih tersendat, dan perkembangan sektor riil stagnan,”
paparnya.
Menurut Habibie, proses demokratisasi sudah terjadi, tetapi belum
terkonsolidasi baik sehingga masih terjadi berbagai penyimpangan.
Orientasi elite lebih kepada kepentingan politik dan jangka pendek
daripada orientasi pembangunan bangsa dan jangka jauh ke depan.
Kelembagaan politik pun masih belum melaksanakan fungsi sebagaimana
mestinya, baik di birokrasi, parpol, maupun lembaga perwakilan rakyat.
Hal ini terjadi karena disorientasi elite tersebut. ”Fenomena politik
uang masih menggejala,” ujar Habibie.
Ia mengingatkan, makna kelahiran Boedi Oetomo 20 Mei 1908 sesungguhnya
adalah kesadaran cendekiawan tentang pentingnya sumber daya manusia
dalam menentukan masa depan bangsa.
Kesadaran ini pula yang melahirkan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928,
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Kebangkitan Teknologi Nasional
10 Agustus 1995, dan Reformasi 21 Mei 1998.
Kekurangan reformasi
Reformasi memberi kesadaran perlunya kebebasan untuk melengkapi
kemerdekaan, yaitu kehidupan yang demokratis, menghormati hak asasi
manusia, serta kehidupan bangsa yang mandiri, bermartabat, dan berdaya
saing.
Namun, reformasi juga masih banyak menyisakan kekurangan, antara lain
tiadanya kesinambungan pembangunan bangsa karena Garis-garis Besar
Haluan Negara sudah tidak ada lagi.
”Kepentingan rakyat dan umum juga terabaikan, sementara kepentingan
pribadi, kelompok, dan partai lebih diutamakan,” katanya.
Hal lain yang memprihatinkan dirinya adalah proses pengembangan,
pemanfaatan, dan pengendalian ilmu pengetahuan dan teknologi
ditinggalkan, bahkan sebagian dihentikan.
Untuk mengatasi kondisi saat ini, Habibie menyerukan untuk kembali ke
dasar (back to basic). Dia mencontohkan seperti saat kita sedang
menghadapi persoalan rumit ketika menggunakan komputer. ”Cara termudah
restart saja,” ucapnya, langsung disambut dengan tepuk tangan.
Habibie mengusulkan agar pos pelayanan terpadu dihidupkan kembali. Namun
pos itu tidak terfokus pada pelayanan kesehatan, tetapi menjadi
pelayanan informasi, pembinaan keluarga, pendidikan, dan pendidikan
lapangan kerja.
Dia juga mengusulkan pembangunan jalur kereta api cepat dua jalur 350
kilometer per jam antara Jakarta, Semarang, dan Surabaya yang
memanfaatkan tenaga listrik terbarukan; pengembangan sistem perairan;
membuat mekanisme Bulog yang transparan; pengembangan plasma golongan
ekonomi lemah; memasyarakatkan produk dalam negeri; serta meminimalkan
pengaruh fluktuasi ekonomi global terhadap dinamika kebijakan ekonomi
nasional.
”Masalah yang kita hadapi memang kompleks dan tidak mudah. Jalan di
hadapan kita memang masih panjang, terjal, dan berliku. Namun, tekad
yang kuat, kebersamaan yang kokoh, dan semangat yang tetap menggelora
merupakan modal kita untuk menuntaskan reformasi menuju Indonesia yang
maju, mandiri, dan sejahtera,” ucap Habibie. (sut)
Indo Pos Jumat, 30 Mei 2008,
Jangan Pilih Yang Hanya Populer
Habibie Tegaskan Tak Berniat Maju di Pilpres
JAKARTA - Mantan presiden ketiga RI, B.J. Habibie, belum "pensiun".
Dia masih giat mengikuti perkembangan politik yang pernah digelutinya.
Kemarin (29/5), dia mengikuti Refleksi 10 Tahun Reformasi dan 100 Tahun
Kebangkitan Nasional di gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Habibie menegaskan turut prihatin karena
masih banyak kekurangan sampai reformasi memasuki usia 10 tahun. Karena
itu, dia mengimbau agar rakyat nanti berani memilih pemimpin tidak hanya
dari sisi popularitasnya.
"Jangan hanya pilih (calon presiden, Red) yang populer karena sering
masuk koran atau televisi," tegasnya.
Menurut dia, tingkat popularitas calon presiden yang tinggi tidak
menjamin kualitas kepemimpinannya. "Pilihlah orang yang memiliki karya
nyata, bukan yang hanya banyak omong," ujarnya.
Sebab, kata dia, sebagian besar elite bangsa saat ini lebih berorientasi
pada kepentingan politik jangka pendek. Mereka mengumbar janji hanya
untuk visi kekuasaan.
Padahal, ujar dia, orientasi pembangunan bangsa yang memiliki jangka
jauh ke depan lebih dibutuhkan negeri ini. Menurut Habibie, disorientasi
elite tersebut semakin kuat menggejala di semua lini. "Baik di birokrasi,
partai politik, maupun lembaga perwakilan rakyat," tegas mantan
Menristek pada era Soeharto tersebut.
Hal itu, kata dia, membuat masalah yang harus dituntaskan pemimpin ke
depan akan sangat berat. "Saya yang sudah tua ini tidak pantas.
Anda-Anda yang muda inilah yang harus memperjuangkannya," katanya
disambut tepuk tangan para anggota DPD yang hadir.
Dia hanya berpesan, siapa saja yang terpilih menjadi pemimpin bangsa ini
harus amanah. "Jangan kurang ajar. Jangan lupa, kekuasaan diberi oleh
Tuhan melalui rakyat. Rakyatlah pemilik sah kekuasaan itu," ungkapnya
dengan tekanan mendalam.
Habibie juga berharap ke depan ada mekanisme pertanggungjawaban presiden
pada akhir jabatan menggunakan acuan semacam GBHN seperti pada masa lalu.
"Siapa pun presidennya seharusnya tidak perlu takut," ujarnya.
GBHN itu, kata Habibie, ditujukan untuk mewujudkan kesinambungan arah
pembangunan bangsa. Sebab, kata dia, kebijakan pembangunan pada masa
lalu banyak yang terputus. Misalnya, pengembangan, pemanfaatan, dan
pengendalian ilmu pengetahuan serta teknologi yang dia rintis dulu
banyak yang telah ditinggalkan, bahkan dihentikan.
"Ke mana negeri ini akan dibawa? Lihat saja Singapura dan Jepang yang
tidak punya sumber daya apa-apa, tapi bisa maju karena teknologi,"
tegasnya mengkritik. (dyn/mk) ►TI
*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)
|
|