=   1   2   3   4   5   6   =

Dr HM Hidayat Nur Wahid, MA (2)

PKS Solusi Permasalahan Bangsa (1)

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) harus merupakan solusi bagi permasalahan bangsa. Itu komitmen, harapan dan cita-cita PKS. Sebagaimana ditegaskan ketua umumnya, Dr Hidayat Nurwahid dalam wawancara dengan Wartawan TokohIndonesia DotCom. Secara organisasi, PKS adalah reinkarnasi dari Partai Keadilan (PK) untuk dapat ikut dalam Pemilu 2004, karena PK tidak lolos electoral threshold Pemilu 1999.

Namun, ia mengatakan, partainya tidak semata-mata ingin ikut dan memenangkan Pemilu, melainkan kehadiran PKS harus merupakan solusi bagi permasalahan bangsa.

“Itu adalah harapan dan cita-cita kami. Kami tidak mau datang hanya untuk memperbanyak jumlah partai atau bahkan sebagai pelengkap penderita dan membuat orang menjadi apatis terhadap solusi masa depan Indonesia. Tetapi kami datang sebagai bagian dari solusi. Caranya adalah kami jangan menjadi bagian dari problem atau masalah atau bahkan menjadi pembawa masalah. Problem itu seperti menjalankan politik kotor, menghalalkan segala cara, politik yang menolerir korupsi. Kami tidak terlibat di situ,” katanya.

Dengan begitu, ia berharap, masyarakat akan melihat ada solusi yang mereka tampilkan. Bahwa di era modern sekarang ini, partai berpolitik bersih itu ada. Maka ia bertekad menampilkan sosok PKS sebagai partai politik yang solutif. Partai yang tidak hanya aktif berpolitik 5 tahun sekali menjelang Pemilu, lalu bubar dan melupakan rakyat. Partai solutif yang mempunyai program yang diartikulasikan setiap hari, minggu, dan seterusnya, baik ada Pemilu ataupun tidak ada Pemilu.

Partai yang seperti itu adalah partai yang memberikan solusi dan kriteria itu sangat paralel dengan hakekat PKS sebagai partai dakwah. Sebab tidak pernah ada dakwah yang hanya 5 tahun sekali. Dengan cara ini kita bisa melakukan pembelaan dan pemberdayaan masyarakat dari tingkat kabupaten, propinsi, dan pusat.

Selengkapnya, simak butir-butir pernyataannya dalam wawancara yang berlangsung di ruang kerjanya itu.

Kita mengedepankan wacana ajaran agama. Oleh karena itu, ketika Sidang Tahunan yang terakhir (2002) yang membahas tentang amandemen perubahan UUD pasal 29, Partai Keadilan termasuk yang tidak mengusulkan Piagam Jakarta. Kami bersama PAN mengusulkan Piagam Madinah.

Piagam Madinah itu adalah suatu aturan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW ketika ia masuk ke Madinah setelah meninggalkan Mekkah. Inilah sebuah piagam yang memberikan jaminan kesetaraan hidup beragama. Tidak ada pemaksaan hidup beragama. Dengan Piagam Madinah warga setempat merasakan keadilan hidup beragama, dapat melaksanakan ajaran agama yang memberdayakan, yang menjaminan integrasi bangsa, yang menjamin adanya pluralitas atau kemajemukan bangsa, yang menjamin kemajuan bagi semua. Tidak ada eksploitasi satu kelompok terhadap kelompok yang lain. Itulah yang menjadi Piagam Madinah.

Mungkin banyak orang yang mengasosiasikan PKS sebagai partai Islam yang sama seperti partai Islam lain seperti PBB atau PPP yang meneriakkan Piagam Jakarta yang isinya “Negara berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Padahal, kami tidak (meneriakkan Piagam Jakarta).

Karena dalam RUU usulan kami isinya adalah “Negara berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan ajaran agama bagi masing-masing pemeluknya”. Tentu saja orang Kristen melakukan kewajiban Kristennya, orang Hindu melaksanakan ajaran Hindu, Begitu juga dengan Buddha dan Islam. Salah satu ajaran Islam adalah syariah, sedangkan syariah itu sendiri bukanlah segala-galanya dalam ajaran Islam.

Menurut kami apresiasi masyarakat sangat baik. Dalam hari-hari pembahasan materi amandemen ini, Kompas telah mengadakan polling. Ditanyakan kepada publik Kompas, manakah yang dapat mudah diterima oleh publik. Dari hasil pooling tersebut diketahui bahwa 38,2 persen responden memilih opsi PDI-P dan Partai Golkar dengan pilihan tidak mengadakan amandemen sama sekali. 8,2 persen memilih Piagam Jakarta yang diajukan oleh PPP dan PBB. Sedangkan 49,2 persen memilih alternatif yang kami dan PAN tawarkan. Dari responden Kompas tadi kami menang.

Kami beranggapan kalau kami mengajukan amandemen UUD pasal 29 berarti kami menolak akan kondisi stasus quo kehidupan beragama di Indonesia sekarang ini, yang memunculkan terorisme, korupsi, para pejabat yang tidak bertanggung jawab terhadap rakyat, yang membenarkan adanya eksploitasi alam. Padahal agama manapun saya yakin tidak ada yang membolehkan eksploitasi alam dengan mengabaikan kelestarian alam, tidak ada agama apapun yang membiarkan korupsi.

Tidak ada satupun agama yang menolerir pengkhianatan pemimpin kepada yang dipimpin, dan tidak ada agama apapun yang membolehkan kehidupan yang tidak maju. Karena semua agama mengajarkan kepada kehidupan yang maju, sejahtera, berpikir jangka panjang sehingga generasi kita dapat hidup dengan nyaman. Berdasarkan keyakinan itu, setiap agama dipersilakan melaksanakan ajaran agamanya. Dan, saya yakin tidak ada Tuhan di dunia ini yang menurunkan ajaran agamanya, kemudian menyerahkannnya kepada manusia, “Silahkan mau mengikuti ajaran Saya boleh, kalau tidak juga tidak apa-apa”.

Tidak ada tuhan seperti itu. Kalau ada tuhan seperti itu, saya katakan tuhan ini kualitasnya kalah dari kondektur bus kota. Kalau kondektur bus kota ketika Anda naik, Anda harus bayar, kalau tidak bayar silahkan turun. Itulah aturan kalau naik bus kota harus bayar. Kondektur bisa mengatakan begitu, masa Tuhan tidak mengatakan seperti itu kepada ummat-Nya.

Kalau alternatif yang diambil adalah Piagam Jakarta, maka yang terjadi adalah fobia dan polemik yang berkepanjangan. Akan muncul kekhawatiran tentang disintegarasi, diskriminasi, masalah itu selalu muncul. Jadi, yang ada bukannya pengajaran agama melainkan perdebatan saja. Ajaran agama tidak kita kerjakan karena kita habiskan waktu dalam perdebatan. Kami mengambil alternatif yang ketiga di mana disitu tidak ada diskriminasi, kekhawatiran akan disintegrasi. Bahkan dengan menjalankan ajaran agama negara menjadi semakin kokoh.

Pengalaman sejarah membuktikan pada zaman Nabi Muhammad. Di kota Madinah itu terdapat orang Arab, orang Yahudi, pendatang, dan suku asli. Seluruhnya bisa bersatu-padu. Itulah opsi kami yang menginginkan sebuah kehidupan beragama dalam kehidupan prural, berkeadilan, sejahtera, dalam sebuah bangsa yang berdaulat, tidak dihegemoni oleh bangsa asing.

Karenanya, kami coba hal itu dalam realita kehidupan berpartai, seperti partai kami sangat mudah berkomunikasi dengan partai politik manapun, baik dengan kawan-kawan kalangan Nasionalis, Kristen bahkan saya secara langsung terlibat dalam Forum Indonesia Damai. Saya berdialog dengan Romo Magnis Suseno, Romo Sutrisno, Pdt. A. Nababan, menyadarkan publik jangan sampai ada akselerasi saling membom.

Pada Pemilu 1999 Partai Keadilan tidak mencapai garis electoral threshold, namun saya mewakili PK diminta oleh 14 partai lain yang senasib untuk menjadi juru bicara, dan pemimpin mereka. Padahal di situ ada Partai Katolik Demokrat, Partai Bhinneka Tunggal Ika, Partai Masyumi, PDI, PNI Front Marhenis, PNU dan lain-lain. Jadi kawan-kawan itu senang terhadap kehadiran kami, bahkan sering meminta kami untuk berada di depan bersama dengan mereka.

Kami mencoba membumikan gagasan-gagasan dengan realita kongkrit. Dalam pemberdayaan ekonomi misalnya kami mencanakan program nasional Peduli Petani. Kami hadir di tempat panen raya di Grobogan, ikut bersama dengan para petani dan kita membeli gabah dari petani. Pada saat itu Dana Bulog sudah tidak cukup karena habis untuk pembelian Sukhoi, sehingga gabah petani yang tadinya Rp. 1.200 kemudian terbanting hanya sekitar Rp. 700-900. Kami membelinya dengan harga standar dengan demikian kami memberikan keutungan langsung kepada para petani.

Gabah itu kami beli dan kami jual kepada kader-kader PKS. Jadi kami membentuk koperasi mitra-tani dan warga Partai Keadilan Sejahtera. Dengan cara inilah kami dapat membantu para petani serta membantu warga partai keadilan sejahtera, karena beras itu akan kami jual perkilo seharga Rp 3000 yang di bawah harga standar yang ada di pasaran seharga Rp.4000 perkilo. Dengan cara ini kami dapat bantu banyak pihak.

Kegiatan kami yang lain adalah ketika pada awal 2002 di mana terjadi besar terutama di Jakarta. Partai Keadilan dikenal sebagai partai yang pertama kali yang membangun posko-posko penyelamatan korban banjir. Ketika terjadi krisis terakhir misalnya, PK juga merupakan partai pertama yang membangun trade center di Aceh dan kami mengirimkan relawan-relawan kami ke Aceh. Ini sebuah pembuktian bahwa kami hadir untuk melakukan aktifitas yang kongkrit untuk rakyat. Tuntutan keadilan sangat jelas kami lantangkan.

PKS tetap konsisten. Misalnya kasus Bulogate II, pada saat itu saya menuntut Pak Akbar Tandjung, karena vonis oleh pengadilan Tinggi Jakarta telah dikuatkan, maka saya katakan, dalam rangka keadilan, sebab jangankan pejabat setingkat ketua DPR, pejabat tingkat gubernur saja berdasarkan peraturan pemerintah No. 1 tentang otonomi daerah, dikatakan seorang gubernur jika dia tersangka, maka ia harus sementara melepaskan jabatannya sampai kemudian selesailah permasalahan hukumnya.

Nah kalau gubernur saja bisa dikenakan begitu, kenapa Ketua DPR tidak. Malah seharusnya menerima yang lebih berat dari itu. Jadi saya minta saat itu dalam konteks tuntutan keadilan dan tuntutan untuk munculnya DPR yang berwibawa dan hukum yang ditegakkan.

Kami minta agar Akbar Tandjung sementara mengundurkan diri, sampai prosesnya berjalan dengan transparan.

Jelas, terhadap keputusan yang tidak mencerminkan keadilan dan tidak bervisi ke depan, kami akan melakukan perlawanan. Misalnya, kami menentang dengan keras keputusan politik DPR yang dasari oleh cara politik dagang sapi yang meloloskan calon presiden yang berstatus terdakwa dan hanya berijazah SLTA untuk bisa terpilih menjadi calon presiden.

Kami melawan itu dengan mengeluarkan kriteria calon presiden versi PKS yaitu capres bukan berstatus terdakwa dalam kasus kriminal dan KKN bahkan ia menjadi panutan dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum.

Juga minimal berijazah S1, bukan sekadar berijazah S1 tetapi juga berkualitas, sebab banyak juga S1 atau S2 tetapi tidak memiliki kualitas, apalagi yang lebih rendah dari S1. Bukan juga sekedar S1, S2, atau S3 tetapi juga selaras dengan visi profesionalitas maupun intelektualitas untuk membawa bangsa ini keluar dari krisis. Kami memang sengaja melawan 2 ayat yang diloloskan, karena 2 ayat itu munculnya dari politik dagang sapi, untuk menyadarkan publik bahwa perlunya kritis terhadap keadaan yang prihatin sekarang di mana harga-harga melambung, tidak ada kepedulian dari pemerintah dan korupsi merajalela di mana-mana, hukum tidak tegak.

Kalau Anda dan kita semua dapat merasakan betapa kondisi kita sangat tidak nyaman, dan kalau Anda tahu ada calon presiden yang lain, lalu untuk apa memilih yang terdakwa dan tidak berkualitas. Sebab, seorang calon presiden yang terdakwa, ia tidak bisa memberikan jaminan bahwa ia bebas korupsi, bagaimana bisa memberantas korupsi kalau ia terlibat?

Seseorang yang kualifikasi intelektualnya hanya setara dengan S1, bagaimana ia punya kemampuan yang tinggi dalam mencari terobosan-terobosan mengatasi masalah bangsa? Tapi kami hanya mengatakan kepada publik bahwa kedaulatan itu ada di tangan Anda, masa depan Indonesia ada di tangan rakyat. Kalau Anda tidak nyaman dengan korupsi, mengapa Anda memilih calon presiden yang terdakwa dalam kasus korupsi.

Kalau Anda ingin melihat bangsa ini semakin maju, mengapa Anda memilih calon presiden yang “tidak maju” bukan hanya tamat dari SMA, tapi juga drop-out dari S1. Secara umum jika ada orang yang tamat SMA mungkin masih berkualitas, tetapi kalau ia DO, sedangkan uang ia punya, sampai DO pasti ada yang salah dengan orang itu. Orang miskin DO itu masih wajar. Dari situ kelihatan mungkin orangnya tidak keberanian untuk mau maju atau waktu kuliah hanya foya-foya.

Kami mengatakan ini karena dalam demokrasi juga perlu visi, kami sampaikan kepada rakyat Indonesia peta yang sejelas-jelasnya, sebagai bagian dari tugas partai politik untuk memberikan pendidikan politik kepada rakyat. Kami berusaha sebaik-baiknya walaupun kami tahu bahwa kami masih terbatas. Tetapi keterbatasan tersebut bukan berarti menjadi dalih untuk kami tidak melakukan sesuatu dengan semaksimal mungkin.

Dan itu kami lakukan, alhamdulillah sebagian besar aktivis PKS adalah anak-anak muda, anak-anak terpelajar yang ada di kampus-kampus maupun pesantren-pesantren, idealisme mereka akan selaras dengan intelektual mereka, dan kemudaan mereka yang penuh dengan semangat untuk menyebarluaskan nilai-nilai kepedulian, keadilan dan kritik yang membangun.

Mungkin dapat disebabkan oleh dua faktor, pertama pemahaman dan penghayatan beragama masyarakat yang masih rendah, sehingga mereka tidak tahu bahwa agama masing-masing mengharamkan atau melarang korupsi.

Karena lemahnya pemahaman dan penghayatan tadi, mereka mengira korupsi itu tidak ada masalah, “Toh tidak ketahuan Tuhan”, karena mereka pikir hal seperti itu tidak dilakukan di masjid, gereja atau pura.

Tetapi keadaan ini begitu tertanam dan dominan dalam cara berpikir masyarakat kita, oleh karena mereka begitu terbiasa dengan pemikiran sekulerisme. Pemikiran sekulerisme ini memisahkan antara kehidupan pribadi sosial atau bernegara dengan kehidupan pribadi ketuhanan atau beragama.

Jadi dia merasa kalau dia di gereja dia harus menjadi seorang hamba Tuhan, kalau di masjid jadi hamba Tuhan, di pura juga jadi hamba Tuhan. Tapi kalau dia masuk bank dia menjadi makhluk ekonomi, di pasar dia makhluk ekonomi dan jika di pentas politik ia menjadi makhluk politik. Tidak ada Tuhan di situ. Karena dianggap tidak ada Tuhan, dan korupsinya tidak berada di masjid, gereja, dan pura maka mereka angap tidak ada urusan. Dengan keadaan yang demikian semakin mengokohkan bahwa masalah korupsi tidak bermasalah.

Faktor lainnya adalah lemahnya penegakan hukum ditambah mentalitas patronialisme yang tinggi di dalam masyarakat. Mental patronialisme ini mengikuti apa yang dilakukan atasan, “Saya hanya ambil satu juta, atasan saya lebih dari 10 juta dibiarkan saja”. Bahkan mentalitas ini dicampuradukan dengan agama. “Ah dia aja korupsi, kenapa saya tidak”. Sehingga orang-orang yang berada di atas tidak memberikan contoh yang baik dalam menjalankan ajaran agama yang dikaitkan dengan imunitas terhadap masalah korupsi.

Kami di Partai Keadilan Sejahtera mencoba yang baik itu menjadi realita. Misalnya ketika kami “punya” menteri Pak Nurmahmudi Ismail menjadi Menteri Kehutanan dan Perkebunan. Eselon-eselon satu, para staf-staf menteri dan eselon dua menjadi sangat kaget ketika mereka diangkat tanpa diminta satu rupiah pun. Tradisi yang ada, jangankan menjadi eselon satu, staf menteri, dirjen, untuk menjadi eselon 3 saja perlu menyetor ratusan juta rupiah, tetapi satu rupiah pun tidak diminta oleh Pak Nurmahmudi.

Dan kemudian terdapat dana khusus untuk reboisasi yang dimasukan dalam rekening resmi menteri. Kalau ia mau melakukan korupsi bisa saja, karena mudah sekali, tetapi beliau dalam melaksanakan moral kehidupan beragama yang bertanggungjawab itu maka ia mencari dana khusus tersebut dan dikembalikan ke dalam kas negara, ia menyelamatkan 8 triliun rupiah.

Dari teladan itu sesungguhnya melaksanakan hidup beragama dalam kehidupan berpolitik bahkan ketika mejadi seorang pejabat tetap bisa. Kalau sikap-sikap yang seperti ini yang dimunculkan, maka patronialisme akan menghasilkan makna yang positip. Di mana bawahan akan melihat atasanya yang berkomitmen untuk hidup yang bersih, tidak terlibat dengan korupsi, berani meyelamatkan uang negara, tidak pernah memasukkan kepentingan pribadi, itu akan bisa.

Semodern atau sekompleks apapun kehidupan kita sesungguhnya ajaran agama tetap bisa dilaksanakan. Dan ketika kita melaksanakannya, hal itu melegakan banyak orang. Ketika ajaran agama dilaksanakan dengan benar yang muncul bukanlah terorisme, justru yang ada penyelamatan bangsa, moralitas dan kalau itu kita lakukan dengan maksimal yang akan diuntungkan adalah seluruh rakyat Indonesia.

Misalnya bocoran yang terjadi pada tahun yang lalu menurut temuan dari BPKP adalah 400 triliun rupiah lebih. Jumlah uang tersebut jika kita perbandingan dengan anggaran APBN 2003 untuk pendidikan 17 triliun. Bayangkan saja kalau korupsi bisa diselamatkan setengahnya saja, kita akan memperoleh 200 triliun, dan bila 200 triliun tersebut dialokasikan untuk bidang pendidikan, anak-anak kita akan mendapatkan pendidikan murah selama puluhan tahun.

Tetapi yang menjadi masalah korupsi dibiarkan terus, kebocoran berjalan terus dan rakyat ditekan dengan pendidikan yang sangat mahal. Sekarang betapa susahnya menjadi orangtua, untuk masuk SD sangat mahal begitu juga dengan SMP, SMA bahkan perguruan tinggi. Tetapi kalau saja para pemimpin kita mau memberikan contoh yang baik, hidup yang bersih dalam moral dan agama, pasti tidak ada korupsi bahkan akan memerangi korupsi, ini akan menurun ke bawah.

Pertama kita arus menjadikan diri kita sebagai panutan dalam hal yang baik. Komitmen itu harus ada bukan hanya di tinta hitam, tetapi dalam aksi yang kongkrit. Kehidupan kita bukan dimulai ketika menjadi pejabat. Hidup sudah dimulai bertahun-tahun yang lalu sampai saat ini, juga sampai nanti.

Publik bisa melihat, dulu seperti apa dan sekarang seperti apa. Orang yang tiba-tiba berubah itu pasti sebelumnya sudah bermasalah. Tidak mungkin orang yang dahulu dikenal sangat baik dalam kehidupan sosial politik tetapi ketika menjadi pejabat berubah menjadi jahat. Atau sebaliknya, orang yang dulunya misterius dan tidak pernah teruji secara publik apalagi memiliki track record yang bermasalah, lalu ia berjanji kalau ia menjadi presiden tidak ada korupsi, dan sebagainya, saya anggap itu nonsense, yang terjadi pasti korupsi.

Komitmen yang seperti ini sebenarnya tidak perlu diucapkan. Kalau ingin menjadi penguasa, apa yang anda lihat dari perilaku sehari-hari terhadap calon pemimpin kita, itu juga akan terjadi nantinya, karena tidak akan ada yang berubah. Tidak akan ada seorang penguasa yang telah menyengsarakan rakyat, kalau dipilih lagi tiba-tiba menjadi seorang “Sinterklas”. Tidak ada itu. Dia hanya semakin berpikir, “Ah, saya kan tidak akan terpilih lagi, ini adalah kesempatan terakhir”.

Atau sebaliknya, seorang yang belum berkuasa kemudian ia berjanji manis dengan mengkritik pemerintah dengan hebatnya, dan akan mengubah semuanya. Tetapi, yang akan terjadi dia akan mengulang kesalahan yang sama. Namun, jika ada orang yang sebelum berkuasa track recordnya bersih, terbukti dalam ragam kegiatan positif, kalau ia berkuasa hal-hal yang baik juga akan dia lakukan. Jadi kalau kita ingin melihat pemimpin kita yang seperti apa, sudah dapat terlihat dari perilaku dia sebelum berada di tampuk kepemimpinan.

Yang menjadi problem Indonesia adalah kekacauan sistem yang sangat sistemik, dan itu bukan hanya ada di pimpinan nasional, juga di daerah. Otonomi daerah sering diartikan menjadi kesempatan untuk otonomi korupsi, otonomi kesewenang-wenangan dan lain sebagainya. Inilah kebobrokan sistem kita yang sudah menjalar hingga tingkat RT (rukun tetangga). Dan yang menjadi masalah adalah sering sekali masyarakat Indonesia dari seluruh lapisannya menolerir hal itu, kalau tidak malah menumbuh-suburkannya.

Jadi hal ini merupakan sebuah masalah yang sudah berakar. Tetapi apapun, jika seorang pemimpin puncak, dengan kebersihan diri, komitmen, empatik, profesionalisme dan mampu membentuk team work yang baik dalam kabinetnya, serta menularkan pola hidup yang sederhana, bersih, peduli dan bertanggungjawab, harapan saya pemimpin itu seperti mata air yang bening, lama-kelamaan dia akan membersihkan selokan-selokan yang kotor.

Kalau saya memprediksi, memang hal ini bukan sebuah pekerjaan yang dapat berhasil dalam satu periode. Kalau saja pada tahun 2004 kita menemukan seorang pemimpin yang kuat, bersih, sederhana, berkomitmen dengan rakyat dan tidak korupsi, tahun 2009 kita akan bangkit kembali sebagai sebuah bangsa yang memiliki kepercayaan diri untuk dapat maju. Kemudian tahun 2014 akan setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia maka kemungkinan tahun 2019 kita berada di puncak dunia. Tetapi permasalahannya adalah bisakah bangsa Indonesia menemukan pemimpin pada tahun 2004 itu? Jika tidak bisa, saya kuatir bangsa Indonesia ini hanya tinggal sebuah nama. => (Bersambung)

*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)