| SAPTA NIRWANDAR |
|
|
 |
Sapta Nirwandar
Pariwisata di tangan birokrat wirausaha Sapta
dinilai banyak kalangan bukan sekadar seorang birokrat, tapi juga
memiliki jiwa wirausaha yang tinggi. Selain itu dia juga dikenal sebagai
sosok yang mampu memberikan solusi dan tak kenal menyerah.
"Tunggu sebentar ya, Pak 'dokter' masih ada tamu," kata Yeni Suryani,
stafnya, ketika Bisnis datang siang itu di kantornya. Tak lama kemudian
pintu kerjanya terbuka. Sapta Nirwandar, Sekjen Departemen Kebudayaan
dan Pariwisata, muncul mengantar tamunya keluar.
'Dokter' memang julukan yang diberikan oleh para staf, kolega, termasuk
kalangan pers yang akrab dengannya. Soalnya doktor jebolan Universitas
Paris IX - Dauphine ini, tak ubahnya seperti dokter spesialis yang mampu
menyembuhkan berbagai penyakit mulai dari penyakit rohani hingga
persoalan ruwet dalam mengurus negara.
Mantan Menbudpar I Gede Ardika mengakui Sapta memiliki kemampuan
menganalisis permasalahan secara cepat, punya kepribadian kuat, mudah
beradaptasi dan memiliki keteguhan dan kemauan untuk mengerjakan
pekerjaan secara lugas, tuntas dan cepat.
Tak heran di usia yang relatif muda, sebagai seorang pegawai negri sipil
kariernya melesat hingga menjadi orang nomor dua di Depbudpar.
Keistimewaan pria kelahiran Tanjung Karang, Lampung, 52 tahun lalu ini
adalah, di manapun dia berada maka lingkungannya dengan cepat bisa
melihat karya-karyanya.
Karier dari suami Sri Kuntari Baiquni ini dibangun seusai menyelesaikan
pendidikan sarjana ekonomi di Universitas Padjadjaran Bandung pada 1978.
Tamat kuliah, alumnus SMA VI jurusan paspal di Yogyakarta ini sempat
berkarier di perbankan asing dengan gaji yang memadai sebelum memilih
jadi PNS di Badan Tenaga Atom Nasional (Batan).
"Saya memang bertekad meneruskan kuliah di luar negeri, karena itu pilih
jadi PNS agar bisa mendapat bea siswa," kata sulung dari tujuh
bersaudara ini.
Keputusan itulah akhirnya mengantar Sapta ke jenjang karier sebagai
pejabat tinggi negara. Belum genap dua tahun bekerja dia mendapat bea
siswa ke Prancis pada 1982.
Mula-mula dia belajar administrasi negara di Institut International
D'administration Publique (IIAP) dan meraih diploma. Sapta mendapat bea
siswa lagi guna meneruskan kuliah pascasarjananya di Universitas Paris
I-Sorbone. Dia memang tak mau pulang ke Tanah Air sebelum mengantongi
gelar doktor kecuali untuk menikahi Sri Kuntari pada Maret 1983.
Begitu studi S-3 hampir selesai dan masih tersisa waktu 16 bulan lagi,
Sapta melanjutkan sekolah ke Ecole Nationale d'Administration (ENA),
suatu pendidikan tinggi administrasi negara yang eksklusif di Prancis
dan banyak mencetak pemimpin di negara itu. Sebut saja mantan Presiden
Prancis Valery Giscard d'Estaing dan mantan Perdana Menteri Laurent
Fabius.
Sapta termasuk mahasiswa dengan prestasi tinggi di lembaga pendidikan
birokrasi yang terpandang di Prancis itu. Dia masuk peringkat tiga dari
100 orang mahasiswa seangkatannya.
Selama di Prancis, dia menjadi ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI)
Paris dan merangkap sebagai ketua PPI Prancis. Bapak tiga anak ini juga
aktif menjadi pembina pramuka di lingkungan putra-putri Indonesia di
Paris.
Soal pramuka, Sapta remaja sudah berpengalaman menjadi kontingen
Indonesia ke Jambore ke-13 sedunia yang berlangsung di Jepang pada 1971.
Di negeri itu bersama pramuka penggalang lainnya dari mancanegara, dia
tinggal di beberapa kota selama satu bulan.
Seolah sosok yang tak pernah kehabisan energi dan inovasi, selama
menjadi ketua PPI Prancis banyak yang dilakukannya termasuk membuat
paket tur ke luar negeri dan melakukan berbagai macam kegiatan lainnya
untuk anggota PPI.
Padahal saat itu anaknya masih kecil dan istrinya Sri Kuntari juga
tengah kuliah S-2 bidang dokumentasi di Saclay, selatan Prancis.
Perjalanan kariernya ke Departemen Kebudayaan dan Pariwisata tak lepas
dari andil Sawono Kusumaatmadja, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara 1988-1993.
Singkat cerita ketika Sarwono bertemu dengan Menteri PAN Prancis yang
juga mantan kepala Ecole National d'Administration (ENA) dia menanyakan
Sapta Nirwandar, satu-satunya mahasiswa Indonesia di ENA.
Pulang ke Tanah Air, Sarwono mencari keberadaan Sapta yang kembali ke
Batan seusai meraih gelar doktornya dengan disertasi mengenai Perusahaan
Negara dan Pembangunan Indonesia. Sapta akhirnya membantu Sarwono di
kantor Menneg PAN lalu berlanjut ke Bapedal sebagai eselon II A saat
Sarwono menjadi Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal.
Ilmu dan kecakapan yang dimiliki menggiringnya kembali ke kantor Menneg
PAN saat dipimpin oleh T.B. Silalahi sebagai Asmen bidang kelembagaan.
Ketika Sarwono memimpin dan membidani Departemen Kelautan dan Perikanan,
Sapta mendampinginya sebagai Sekretaris Jenderal DKP. Barulah di era
pemerintahan Presiden Megawati, Sapta hijrah ke Budpar dan menjadi
Sekretaris Kementerian dan Pariwisata pada medio November 2001 hingga
sekarang sebagai Sekjen Budpar.
Jiwa wirausaha
Sapta dinilai banyak kalangan bukan sekadar seorang birokrat tapi juga
memiliki jiwa wirausaha yang tinggi. Sebenarnya hal itu sudah tertanam
sejak kecil. Anak Walikota Lampung di era 1970-an ini memilih merantau
dan pilihan hidup itulah yang menempanya untuk berwirausaha.
Di Bandung, misalnya, sambil kuliah dia menjadi event organizer untuk
acara pentas seni di kampusnya. Ia bercerita pernah mendatangkan Rendra,
Silvia Saartje dan grup band ternama lainnya seperti AKA Band, Bani Adam
pimpinan Farid Harja (alm). "Padahal ketika itu sulit mendatangkan para
seniman besar seperti mereka," ujarnya.
Dikenal suka tantangan, selalu energik, berfikir kreatif dan inovatif
mengantarnya jadi ketua pemuda masjid dan ketua karang taruna di
Bandung. Untuk menopang hidupnya sebagai perantau, dia membuat berbagai
macam kebutuhan mahasiswa seperti jaket, kaos sampai ke sepatu. Karena
itu setiap kali pulang ke Lampung, Sapta selalu membawakan emaknya
oleh-oleh kripik Bandung, dari hasil bisnisnya itu.
Ketua angkatan 1974 Unpad ini ketika masih kuliah sudah memiliki dua
mobil angkot dan toko pemasok jaket untuk almamater dan toko sepatu.
Jiwa wiraswasta dan entertainment-nya yang kuat terbawa sampai sekarang
sehingga dia dijuluki birokrat wirausaha.
Itulah sebabnya lelaki yang hobi olahraga tenis ini, terus
mengampanyekan agar para birokrat memiliki jiwa wirausaha untuk
kepentingan negara. "Makanya inti dari Inpres sebenarnya adalah semua
menteri harus menjadi tenaga marketing bagi pariwisata."
Di bidang lain dia juga menjadi tim pengadaan perumahan anggota
Korpri/PNS. Bersama timnya Sapta memanfaatkan tabungan Baperum PNS untuk
membangun 1.800 rumah di Tangerang.
Pria religius ini juga mengamalkan ilmu pengetahuannya dengan menjadi
anggota tim penguji S-3 di ITB, IPB dan Universitas Indonesia untuk mata
pelajaran organisasi dan SDM.
Buku-buku yang melibatkan pemikirannya a.l. Indonesia, the most varied
destination anywhere, Ekspedisi kapal Samudraraksa Borobudur, Jalur Kayu
Manis, Richest Reefs Indonesia. Di bidang film dia juga berkiprah lewat
Serambi yang menceritakan peristiwa tsunami di Aceh.
Jangan tanya soal biaya kepada Sapta karena dengan enteng dia akan
menjawab bahwa nomor satu adalah niat baik dan ikhlas. Setelah itu,
katanya, pertolongan Tuhan akan datang.
(hilda.sabri@bisnis.co.id/lahyanto.nadie@bisnis.co.id)
Oleh Hilda Sabri Sulistyo & Lahyanto Nadie, Bisnis Indonesia, 12
Februari 2006
Tinggalkan Mona, meeting only no action!
World Tourism Organization
(WTO) memprediksi pada 2020 ada 1,5 miliar wisatawan menjelajah
mancanegara. Pariwisata berkembang di negara-negara maju menjadi
industri penggerak ekonomi.
Bagaimana nasib Indonesia? Untuk menjawab itu, Bisnis mewawancarai Sapta
Nirwandar, Sekjen Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Berikut
petikannya:
Jasa pariwisata melibatkan multisektor, tapi kordinasi antarinstansi
pemerintah dan swasta sangat lemah. Bagaimana cara mengatasinya?
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhir Desember 2005 mengeluarkan
Inpres Nomor 16 Tahun 2005 tentang kebijakan pembangunan kebudayaan dan
pariwisata. Instruksi ini ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia
Bersatu, kepala lembaga pemerintah nondepartemen, kepala kepolisian RI,
gubernur, bupati dan walikota. Intinya, agar mereka berperan aktif
mengembangkan pariwisata nasional.
Jadi konkretnya bagaimana?
Presiden menginstruksikan untuk meningkatkan pelayanan publik dalam
bentuk jasa atau kemudahan bagi wisatawan mancanegara dan domestik.
Semua pihak diminta untuk mengambil langkah nyata untuk mengoptimalkan
pembangunan kebudayaan dan pariwisata nasional sehingga dapat
menyejahterakan masyarakat, membuka lapangan kerja dan memberantas
kemiskinan.
Setelah implementasi inpres apakah Anda optimistis pariwisata kita maju,
mengingat selama ini dipandang sebelah mata?
Kita harus optimistis karena 10% dari aktivitas industri di dunia ini
adalah industri pariwisata dengan kemampuannya menyerap tenaga kerja.
Pariwisata juga berfungsi mengentaskan kemiskinan.
Negara-negara tetangga kita sudah meraih kunjungan di atas 10 juta
wisman masak kita masih berkutat di empat juta? WTO melihat meskipun ada
bencana alam, wabah penyakit seperti SARS dan flu burung serta ancaman
terorisme, pariwisata tetap tumbuh.
Lewat inpres itu presiden sudah mengingatkan para menterinya bahwa
pariwisata ini penting bagi perekonomian.
Jadi Depbudpar kini sedang mempersiapkan langkah nyata agar pariwisata
bisa bersinergi dengan sektor lain menjadi comprehensive integrated
planning di masing-masing instansi itu. Inpres ini jadi modal untuk
mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan di bidang pariwisata.
Program apa yang segera dilakukan?
Kami akan melakukan koordinasi dengan semua eselon I di instansi
pemerintah yang berhubungan dengan jasa pariwisata. Hal yang mendesak
adalah mengintegrasikan aksesibilitas antara penerbangan dan destinasi
wisata baik di tingkat nasional maupun regional. Kepala pemerintahan di
daerah diminta membenahi akses infrastruktur di wilayahnya.
Untuk pemasaran kita gandeng swasta menggarap secara intensif ke pasar
China, India dan Asean dengan melibatkan airlines yang ada.
Dalam marketing belum ada sinergi yang baik dengan industri pariwisata.
Bagaimana mengatasinya?
Dalam pembagiannya kalau pemasaran yang sifatnya destinasi atau image
kan tanggung jawab pemerintah, sementara kalau produk adalah tanggung
jawab swasta. Bagaimana mengombinasikan pemasaran image dan produk
inilah yang harus dibahas bersama. Untuk meningkatkan pelayanan misalnya
kita bisa fokus soal kebersihan dari tujuh butir Sapta Pesona. Ini harus
dikampanyekan bersama seperti halnya ketika China dan Korea mau menjadi
tuan rumah Olympiade. Mereka buat gerakan kebersihan WC.
Kita juga harus lakukan gerakan lingkungan sehingga bisa memerangi
sampah. Pokoknya semua bentuk pelayanan publik harus baik mulai dari
wisatawan datang hingga kembali ke tanah airnya. Ini masalah klasik tapi
nggak pernah bisa dilaksanakan. Kini semua sektor harus bisa melakukan
action plan dan tinggalkan Mona yaitu meeting only no action.
Pewawancara: Hilda Sabri Sulistyo & Lahyanto Nadie. ►ti
*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)
|
This
site is currently under construction. Please check back at a later time.